PALANGKA RAYA, SPN – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, akhirnya angkat bicara terkait polemik Surat Edaran (SE) tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi yang sempat memicu keresahan masyarakat dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam rapat gabungan membahas persoalan kelangkaan BBM yang digelar di Ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam (8/5/2026), Fairid menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga atas situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Ia menegaskan, Surat Edaran Wali Kota Palangka Raya Nomor: 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 terkait pembatasan penjualan BBM dipastikan tidak berlaku dan telah resmi dicabut untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya atas kegaduhan yang terjadi. Surat edaran tersebut dipastikan tidak diberlakukan dan saat ini sedang dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Fairid Naparin.
Menurutnya, terbitnya surat edaran itu dipicu adanya kekeliruan nonteknis di lingkungan internal pemerintah daerah. Ia juga menyebut pejabat terkait telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepadanya atas polemik yang muncul.
Meski demikian, Fairid menegaskan dirinya tidak ingin mencari pihak yang disalahkan dalam persoalan tersebut. Sebagai kepala daerah, ia memilih mengambil tanggung jawab penuh atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Saya sebagai pimpinan tidak ingin mencari kambing hitam. Ini menjadi tanggung jawab saya dan saya meminta maaf kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya, lanjut Fairid, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerbitan kebijakan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kajian matang sebelum sebuah kebijakan dipublikasikan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan vital seperti BBM.
“Ke depan, ini menjadi bahan evaluasi bagi kami supaya setiap kebijakan benar-benar melalui proses koordinasi dan pertimbangan yang matang sebelum diterbitkan,” tandasnya. (red)
Comment