PALANGKA RAYA, SPN – Langkah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait polemik Surat Edaran (SE) pembatasan pembelian BBM subsidi maupun nonsubsidi mendapat tanggapan positif dari warga Kota Palangka Raya.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Fairid dalam rapat gabungan penanganan persoalan kelangkaan BBM di Ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat malam (8/5/2026).
Banyak warga menilai sikap tersebut menunjukkan tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap kegaduhan yang sempat terjadi di tengah masyarakat.
Warga juga mengapresiasi keputusan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memastikan Surat Edaran Nomor: 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 tidak diberlakukan dan dicabut untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Diharapkan masyarakat, langkah cepat pemerintah daerah mencabut surat edaran tersebut dinilai mampu meredam keresahan warga yang beberapa hari terakhir harus menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU. Di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan adanya perbedaan informasi terkait kondisi stok dan distribusi BBM di Kota Palangka Raya.
Sebelumnya, pihak Pertamina dalam rapat bersama Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa stok BBM untuk wilayah Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya, dalam kondisi aman.
Namun dalam Rapat Koordinasi bersama Wali Kota Palangka Raya, terungkap distribusi Pertamax ke Kota Cantik ternyata mengalami penurunan signifikan sejak awal Mei 2026.
Kebutuhan normal Pertamax di Kota Palangka Raya diketahui berada di kisaran 190 kiloliter (KL) per hari. Akan tetapi sejak 1 Mei 2026, pasokan yang diterima hanya sekitar 150 KL per hari.
Bahkan dalam dua hari terakhir, suplai Pertamax hanya meningkat menjadi 170 KL per hari atau masih berada di bawah kebutuhan normal masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, saat warga mengalami kesulitan mendapatkan BBM dan antrean kendaraan mengular di SPBU, pernyataan mengenai stok BBM yang disebut aman justru dinilai bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
Warga menilai, berkurangnya distribusi BBM menjadi salah satu penyebab utama panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Meski demikian, masyarakat berharap persoalan distribusi BBM dapat segera ditangani secara serius melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait lainnya agar kondisi kembali normal dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah warga. (red)
Comment