PALANGKA RAYA, SPN— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah dan mulai menimbulkan kabut asap.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui pidato yang dibacakan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Jumat (21/8/2026).
Gubernur mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama mengantisipasi dan mengendalikan karhutla, terlebih kondisi sejumlah sumber air mulai mengering akibat musim kemarau.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi, TNI, Polri terus menjaga kesinambungan dan kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat agar bergerak bersama mengendalikan kebakaran, menangani dampak asap, dan melindungi kelompok rentan,” ujar Gubernur melalui Wakil Gubernur.
Dalam pidatonya, Gubernur menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG, kondisi udara panas atau fenomena El Nino diperkirakan dapat berlangsung hingga 2027.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena musim kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang sehingga penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan biaya operasional dalam penanganan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi di lapangan semakin sulit karena parit, sungai maupun tabat mulai mengering sehingga petugas dan masyarakat harus mengambil air dari lokasi yang lebih jauh.
“Untuk mendapatkan air, alat-alat pemadam kebakaran, teman-teman swasta yang bergabung dalam bantuan pemadam kebakaran masyarakat atau sejenisnya harus mengambil air yang cukup jauh,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius, termasuk memastikan kesiapan Dana Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber anggaran untuk menghadapi kondisi darurat.
“Dana Tidak Terduga (BTT) atau dana yang sifatnya emergency, itu juga menjadi perhatian dan tolok ukur kita supaya kita juga bisa mengantisipasi bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa kita atasi dalam jangka waktu yang barangkali nanti akan cukup panjang,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat diminta bergerak bersama mencegah kebakaran meluas hingga permukiman penduduk.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran serta dampak kabut asap yang ditimbulkan.
“Prinsip kita bersama agar karhutla ini jangan sampai masuk ke pemukiman penduduk. Ini yang sangat penting dilakukan supaya kita terus mewaspadai dan terus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng bersama TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan karhutla, menangani dampak asap dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.(red)
Comment