PALANGKA RAYA, SPN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Tengah mendorong penguatan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun iklim usaha yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang investasi hijau di daerah.
Gagasan tersebut menjadi bagian utama dalam agenda audiensi KADIN Kalimantan Tengah bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan itu, KADIN membawa sejumlah agenda strategis bidang lingkungan hidup yang dirancang untuk periode 2026–2031, termasuk sinkronisasi program dunia usaha dengan kebijakan pemerintah daerah.
Audiensi tersebut juga menempatkan isu kepatuhan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, ekonomi karbon, hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian penting dari agenda kolaborasi KADIN dan pemerintah.
Melalui program Green Jobs & AMDAL Compliance Leadership, KADIN Kalteng mengusulkan penguatan sertifikasi dan asistensi kepatuhan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha dan vendor lokal. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan dunia usaha terhadap standar lingkungan sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja hijau.
Selain itu, KADIN juga mendorong program Circular Economy & Industrial Waste Supply Chain yang berfokus pada integrasi pelaku UMKM dan vendor lokal ke dalam rantai pengelolaan limbah, termasuk limbah B3, limbah medis, dan sampah domestik. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pengangkutan limbah dari luar daerah serta membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal.
Program ketiga yang menjadi perhatian adalah Corporate Climate Action & Satgas Karhutla Target. KADIN menyiapkan konsep kemitraan dunia usaha untuk mendukung Program Kampung Iklim (ProKlim), memperkuat penanggulangan karhutla, serta membangun jejaring respons terhadap kondisi darurat lingkungan.
Dalam audiensi tersebut, KADIN juga mengusulkan sejumlah ruang lingkup yang dapat dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah pembentukan Klaster Kepatuhan Hukum dan Tata Lingkungan, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan rasio kepatuhan industri dan perkebunan skala besar sekaligus membuka kemudahan akses bagi anggota KADIN terhadap program operasional hijau atau Green Permit.
Usulan lainnya menyangkut Klaster Hilirisasi Limbah Berorientasi PAD, melalui kolaborasi pembangunan atau penguatan fasilitas pengolahan limbah medis dan industri terpadu. Konsep tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pengelolaan lingkungan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru sekaligus membuka peluang bisnis logistik bagi pelaku usaha.
KADIN juga menawarkan Klaster Ekonomi Karbon dan Resiliensi Komunitas, berupa kemitraan pengembangan insentif pasar karbon berbasis hutan dan lahan swasta serta penguatan fasilitas kedaruratan kesehatan lingkungan, khususnya saat musim karhutla.
Audiensi KADIN dengan DLH Kalteng turut mengangkat sejumlah pertanyaan strategis yang dinilai penting untuk memperoleh gambaran kebijakan dan kondisi aktual di lapangan.
KADIN meminta penjelasan mengenai peta objektif tingkat kepatuhan dan kendala pemenuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL maupun UKL-UPL, khususnya pada sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit swasta di Kalimantan Tengah. Wilayah yang dapat menjadi klaster prioritas pembinaan juga menjadi salah satu perhatian.
Selain itu, KADIN mempertanyakan kemungkinan pengembangan instrumen regulasi daerah berupa insentif hijau, baik dalam bentuk kemudahan prosedur birokrasi maupun penghargaan bagi pelaku usaha yang konsisten menerapkan standar ESG.
Dari sisi pengelolaan limbah, KADIN juga mendorong keterbukaan informasi mengenai kapasitas operasional UPT Pengolahan Limbah Medis/B3 milik daerah serta peluang kemitraan komersial yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk berinvestasi dan turut meningkatkan PAD.
Persoalan karhutla juga menjadi agenda penting dalam pembahasan. KADIN Kalteng mempertanyakan mekanisme integrasi dan validasi data lapangan agar kontribusi dunia usaha melalui Satgas Penanggulangan Karhutla KADIN Kalteng periode 2026–2031 dapat tercatat secara resmi sebagai bagian dari Program Kampung Iklim (ProKlim) Provinsi Kalimantan Tengah.
Langkah tersebut dinilai penting agar keterlibatan perusahaan, dunia usaha, maupun relawan dalam penanggulangan karhutla tidak berhenti pada respons darurat, tetapi juga dapat terintegrasi dalam sistem penanganan lingkungan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
KADIN juga mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Bersama KADIN Kalteng dan DLH pasca-audiensi. Pokja tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk menyusun draf MoU yang nantinya dapat direkomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
”Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan agenda perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah ke depan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kepatuhan regulasi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” tutup Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN Kalimantan Tengah, Dr. Ir. Desivera Tri Rahayu, S.T., M.T.
Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN Kalteng, Dr. Ir. Desivera Tri Rahayu, S.T., M.T., diantaranya, Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan KADIN Kalteng, Supeni Wirawati, S.Hut, Ketua Komite Tetap Pelayanan Perizinan dan OSS (di bawah Wakil Ketua Umum Bidang Investasi) KADIN Kalteng, Shehab Efendi, dan Ketua Komite Tetap Pendidikan Dasar Menengah, Atas Dan Perguruan Tinggi, Maulana Malik. (red)
Comment