PALANGKA RAYA, SPN – Di tengah upaya masyarakat menjaga stabilitas ekonomi keluarga pasca berbagai penyesuaian harga kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax kembali memunculkan kekhawatiran baru. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap pengeluaran masyarakat sekaligus memengaruhi roda perekonomian daerah yang masih sangat bergantung pada sektor transportasi dan distribusi barang.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino, SH., meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperhatikan dampak riil yang dirasakan masyarakat di daerah. Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan energi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.
“Kenaikan harga BBM memang mungkin memiliki dasar pertimbangan tertentu, tetapi pemerintah juga harus melihat dampaknya secara langsung di lapangan. Masyarakat saat ini sedang berjuang memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang terus mengalami penyesuaian harga. Jangan sampai kebijakan ini menjadi beban tambahan yang semakin mempersempit ruang ekonomi masyarakat,” kata Bush Valentino, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah lain. Jarak antarkota yang cukup jauh serta tingginya ketergantungan terhadap transportasi darat membuat biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketika harga BBM mengalami kenaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga para pelaku usaha kecil, sektor jasa, hingga distribusi barang yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
“Yang perlu dipahami, kenaikan BBM bukan hanya soal biaya mengisi tangki kendaraan. Di belakang itu ada biaya distribusi barang, ongkos transportasi, biaya operasional usaha, hingga harga kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Karena itu, dampaknya bisa sangat luas apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ujarnya.
Bush Valentino mengingatkan, bahwa pemerintah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai dinamika ekonomi yang terjadi. Ia menilai keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya disebutnya menerima banyak masukan terkait meningkatnya biaya hidup yang dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, ia berharap setiap kebijakan strategis dapat disertai dengan komunikasi publik yang jelas dan mudah dipahami.
“Masyarakat berhak mengetahui alasan dan dasar pengambilan kebijakan. Transparansi sangat penting agar tidak muncul berbagai persepsi negatif maupun kebingungan di tengah masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat tentu akan lebih mudah memahami situasi yang terjadi,” katanya.
Selain transparansi, Bush juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan BBM di seluruh SPBU agar masyarakat tidak menghadapi persoalan tambahan berupa antrean panjang atau kelangkaan bahan bakar.
Ia menilai stabilitas pasokan energi menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan normal, terutama bagi masyarakat yang setiap hari menggantungkan pekerjaannya pada mobilitas transportasi.
“Kami berharap pemerintah bersama Pertamina dapat memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Jangan sampai setelah terjadi kenaikan harga, masyarakat juga harus menghadapi persoalan keterbatasan pasokan di lapangan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Bush Valentino mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan menyikapi berbagai kebijakan dengan bijaksana. Namun demikian, ia menegaskan bahwa suara masyarakat juga perlu didengar sebagai bagian dari proses pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Harapan kami sederhana, setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu hadir memastikan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari setiap penyesuaian kebijakan,” pungkasnya. (red)
Comment