PALANGKA RAYA, SPN – Capaian Polda Kalimantan Tengah yang berhasil masuk lima besar nominasi Kompolnas Award 2026 tingkat nasional dinilai menjadi sinyal positif terhadap upaya peningkatan profesionalisme kepolisian di daerah.
Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Provinsi Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., CLA, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.
Menurut Suriansyah Halim, posisi Polda Kalteng dalam lima besar nominasi nasional tidak hanya menjadi sebuah prestasi kelembagaan, tetapi juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.
“Masuknya Polda Kalimantan Tengah dalam lima besar Kompolnas Award 2026 tentu patut diapresiasi. Ini menjadi gambaran bahwa ada berbagai upaya dan kinerja yang mendapatkan perhatian dalam proses penilaian di tingkat nasional,” ujar Suriansyah Halim, Selasa (11/8/2026)
Dari perspektif penegakan hukum, ia menilai keberhasilan institusi kepolisian tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjaga keamanan. Aspek profesionalitas, kepastian hukum, keterbukaan dalam pelayanan serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun institusi yang dipercaya publik.
Suriansyah Halim berharap, capaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi Polda Kalteng untuk terus mempertahankan standar profesional dalam setiap pelaksanaan tugas. Terlebih, dinamika persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat terus berkembang sehingga membutuhkan respons aparat yang cepat, tepat dan tetap mengedepankan ketentuan hukum.
“Prestasi tentu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana prestasi itu diterjemahkan menjadi semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan rasa keadilan,” katanya.
Ia juga menilai, keterbukaan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat, termasuk organisasi profesi dan elemen masyarakat sipil, perlu terus diperkuat. Menurutnya, ruang komunikasi yang sehat dapat menjadi bagian dari mekanisme membangun kepercayaan sekaligus mendorong terciptanya penegakan hukum yang semakin baik.
Suriansyah Halim menambahkan, kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, advokat, tokoh masyarakat dan berbagai unsur lainnya memiliki posisi strategis dalam menciptakan iklim hukum yang kondusif di Kalimantan Tengah.
“Penegakan hukum yang baik membutuhkan sinergi. Semua pihak memiliki peran masing-masing. Karena itu, komunikasi dan koordinasi lintas elemen harus terus dibangun agar masyarakat mendapatkan kepastian, perlindungan dan pelayanan hukum yang baik,” jelasnya.
Ia berharap, proses Kompolnas Award 2026 dapat memberikan evaluasi yang konstruktif bagi seluruh institusi yang masuk dalam nominasi. Bagi Polda Kalteng, capaian lima besar tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian administratif, melainkan menjadi pemacu untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan.
Atas nama PHRI dan PPKHI Provinsi Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim turut menyampaikan selamat kepada jajaran Polda Kalteng atas capaian tersebut. Ia berharap hasil terbaik dapat diraih sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Selamat kepada Polda Kalimantan Tengah atas capaian masuk lima besar Kompolnas Award 2026. Semoga ini menjadi energi positif untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Suriansyah Halim. (red)
Comment