JAKARTA, SPN – Berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi Kota Palangka Raya menjadi perhatian dalam pertemuan antara Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, dengan jajaran DPRD Kota Palangka Raya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang koordinasi dan sinkronisasi antara wakil rakyat di daerah dengan perwakilan Kalimantan Tengah di tingkat pusat guna memperjuangkan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dinilai penting bagi kemajuan daerah.
Muhammad Syauqie mengatakan, komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal yang dihadapi banyak daerah.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, dan pembangunan wilayah, dirinya menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan jajaran DPRD Kota Palangka Raya.
“Sebagai Komisi yang membidangi urusan infrastruktur, perhubungan dan pembangunan daerah, kami menyambut baik pertemuan ini,” ujar Syauqie.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan. Salah satunya terkait kebutuhan peningkatan sistem drainase perkotaan untuk mengurangi risiko genangan yang masih terjadi di beberapa kawasan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Selain itu, jajaran DPRD Kota Palangka Raya juga menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur lainnya, termasuk kondisi jalan daerah yang memerlukan perhatian lebih serta dampak kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan.
Tidak kalah penting, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan di Kalimantan Tengah turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Menurut Syauqie, aspek keselamatan transportasi udara harus menjadi bagian dari langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah akan lebih mudah diperjuangkan apabila pemerintah daerah dan DPRD memiliki kesiapan administrasi yang memadai.
Karena itu, Syauqie mendorong seluruh pihak terkait untuk menyiapkan dokumen teknis, data pendukung, kajian, hingga berbagai persyaratan administratif lainnya secara lengkap agar usulan pembangunan dapat diproses dan diperjuangkan melalui skema pendanaan APBN.
Menurutnya, kesiapan dokumen menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pengawalan program dan usulan daerah di tingkat kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penghubung aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam sektor pembangunan dan infrastruktur.
“Sebagai Perwakilan Masyarakat Kalimantan Tengah di Komisi V DPR RI, kami berkomitmen untuk terus berjuang bantu rakyat dan mengawal sesuai kewenangan yang kami miliki agar Kalimantan Tengah juga terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tutup Syauqie. (red)
Comment