PALANGKA RAYA, SPN – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut mengangkat tema “Peran KADIN Kalimantan Tengah dalam Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.”
Dalam kegiatan itu, Rahmat Nasution Hamka didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Rio Kriswana, serta Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian, Reyrika Swanda.
FGD tersebut digelar dalam rangka mendukung rencana pemeriksaan BPK RI pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kalimantan Tengah. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.
Dalam pemaparannya, Rahmat menyampaikan bahwa KADIN Kalteng berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Menurutnya, dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan produksi pangan, mulai dari penguatan rantai pasok, pengembangan dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan peternakan hingga pemberdayaan pelaku UMKM.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha harus hadir dari hulu sampai hilir. KADIN siap bersinergi dan menyediakan data serta jejaring anggota untuk mendukung program pemerintah,” ujar Rahmat.
Dalam FGD tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian dan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian KADIN Kalteng juga turut menyampaikan berbagai masukan mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain akses pembiayaan, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan integrasi sawit-sapi melalui program Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA), serta pemasaran hasil pertanian dan peternakan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengapresiasi keterlibatan KADIN Kalteng dalam FGD tersebut.
Ia menilai masukan dari dunia usaha penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sektor pangan di lapangan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar lebih tepat sasaran.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara BPK RI, pemerintah daerah, dan KADIN Kalteng dalam mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan diharapkan semakin berkembang serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (red)
Comment