PALANGKA RAYA, SPN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Tengah memperkuat pemahaman mengenai peluang kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
Hal itu dilakukan melalui keikutsertaan WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah KADIN Kalteng, Ir. Suparman, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., dalam kegiatan bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” yang digelar KADIN Indonesia secara daring, Rabu (30/9/2026).
Forum tersebut membahas berbagai strategi untuk memperkuat keterlibatan badan usaha dalam pembangunan, mulai dari pengembangan proyek strategis, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan inovatif, hingga peningkatan kepastian dan kemudahan investasi.
Dalam pemaparan Kementerian PPN/Bappenas, disampaikan terdapat 76 proyek KPBU dengan nilai investasi sekitar USD 63,45 miliar yang tersebar di lebih dari 10 sektor infrastruktur.
Peluang keterlibatan badan usaha dalam proyek tersebut mencakup berbagai peran, baik sebagai investor, lender atau financier, maupun pemrakarsa proyek.
Forum juga membahas peran Satgas KADIN KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif dalam mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, serta lembaga pembiayaan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan project pipeline, mempercepat realisasi proyek, serta membuka skema pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif.
Selain pembiayaan, aspek perizinan berusaha berbasis risiko, fasilitas insentif, dan layanan end-to-end turut menjadi pembahasan. Reformasi perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 diarahkan untuk memberikan kepastian, menyederhanakan proses, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
Untuk proyek strategis nasional, sistem Online Single Submission (OSS) juga menyediakan mekanisme percepatan penerbitan perizinan tertentu.
Pembahasan lainnya menyentuh peran PT Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai holding investasi yang berfokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik dengan dampak sosial serta ekonomi. Berbagai sumber pendanaan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi pembangunan.
Sementara terkait pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN), Bappenas menjelaskan bahwa setiap usulan harus memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari kriteria utama, pendukung, hingga kesiapan proyek.
Usulan tersebut juga perlu dilengkapi profil proyek, rencana pembiayaan, serta tata kelola proyek. Bappenas memiliki peran dalam proses perencanaan, penetapan, pemantauan, evaluasi, hingga manajemen risiko PSN.
WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah KADIN Kalteng, Ir. Suparman, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., mengatakan materi yang diperoleh dalam forum tersebut menjadi referensi penting bagi KADIN Kalteng dalam melihat berbagai peluang sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.
Menurutnya, pemahaman tersebut dapat menjadi pijakan dalam mendorong investasi, pembiayaan pembangunan, serta pengembangan proyek strategis di Kalimantan Tengah.
Keikutsertaan KADIN Kalteng dalam forum tersebut sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mengidentifikasi peluang investasi dan pembangunan serta mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah maupun nasional. (red)
Comment