KALIMANTAN TENGAH, SPN – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menetapkan Damai Alam Usop sebagai Ketua Karteker DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah. Penunjukan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP KNPI Nomor KEP. 017/DPP KNPI/X/2026 yang diterbitkan pada 26 Oktober 2026. Kepengurusan karteker dibentuk untuk melakukan penataan organisasi dan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan KNPI di tingkat provinsi.
Dalam menjalankan tugasnya, Damai Alam Usop didampingi Hasan Amirin Damarjati sebagai Wakil Ketua, Yongki Agustar sebagai Sekretaris, dan Daniel Olan Gripangat sebagai Bendahara. Sementara Pebriyanto, Pungki, serta Aprindo Yusuf dipercaya menjadi anggota kepengurusan.
Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, S.Pd.I., M.M., menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan karteker merupakan bagian dari upaya menjaga soliditas organisasi agar tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi yang menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, sehingga proses penataan organisasi dapat berjalan terarah.
“Penunjukan kepengurusan karteker DPD KNPI Kalimantan Tengah merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan KNPI tetap eksis, solid, dan berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Konsolidasi organisasi harus dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan merata hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” ujar Saad, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, kepengurusan karteker memiliki tanggung jawab penting dalam merespons aspirasi pemuda, melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan, serta memastikan persiapan Musda berjalan sesuai ketentuan organisasi.
“Verifikasi OKP dan Penataan Kepengurusan Daerah”
Selain mempersiapkan Musda, kepengurusan karteker juga mendapat mandat untuk melakukan verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat provinsi. Verifikasi ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan kepesertaan organisasi pada pelaksanaan Musda KNPI Kalimantan Tengah.
Karteker juga diberikan kewenangan melakukan pembekuan dan pembentukan kepengurusan DPD KNPI kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan kebijakan organisasi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus melalui konsultasi dan koordinasi dengan DPP KNPI serta mengacu pada aturan yang berlaku.
Saad berharap Damai Alam Usop beserta seluruh jajaran dapat menjalankan mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan organisasi.
“Karteker bukan sekadar kepengurusan sementara. Ini adalah amanah konsolidasi untuk mempersiapkan terbentuknya kepengurusan definitif yang mampu menjaga kesinambungan organisasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan konsolidasi dilaksanakan secara tertib, dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Targetkan Kepengurusan Definitif melalui Musda”
Berdasarkan keputusan DPP KNPI, kepengurusan karteker diberikan waktu paling lambat dua bulan sejak SK diterbitkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musda DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, masa tugas karteker ditetapkan selama 60 hari sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut.
Rentang waktu itu menjadi tantangan bagi Damai Alam Usop dan jajaran untuk memastikan tahapan konsolidasi berjalan efektif, termasuk penataan organisasi di daerah, verifikasi OKP, serta persiapan forum Musda.
Pelaksanaan Musda diharapkan menjadi tahapan penting untuk menghasilkan kepengurusan definitif yang memiliki legitimasi organisasi dan mampu melanjutkan program kerja KNPI di Kalimantan Tengah.
SK pembentukan karteker tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP KNPI Saad Budiman Lubis, S.Pd.I., M.M., bersama Sekretaris Jenderal Roy Stevy Wendy, S.E., M.M., serta diketahui Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPP KNPI, Prof. Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M.
Melalui pembentukan kepengurusan karteker ini, DPP KNPI berharap konsolidasi organisasi kepemudaan di Kalimantan Tengah semakin kuat dan proses regenerasi kepemimpinan dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. (red)
Comment