PALANGKA RAYA, SPN – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, mengingatkan seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring prediksi munculnya fenomena El Nino pada semester kedua tahun 2026.
Menurut Faridawaty, Kalimantan Tengah tidak boleh lengah menghadapi ancaman musim kemarau tahun ini. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian daerah.
“Karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran lahan. Dampaknya bisa meluas menjadi bencana lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak sejak sekarang, bukan menunggu titik api bermunculan,” tegas Faridawaty, Jumat (13/6/2026).
Peringatan tersebut sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kondisi lebih kering pada 2026. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino lemah hingga moderat berpeluang berkembang pada semester kedua tahun ini, yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
Faridawaty menilai, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang harus memberikan perhatian khusus terhadap ancaman tersebut mengingat luasnya kawasan hutan, lahan gambut, serta riwayat karhutla yang pernah terjadi di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat patroli terpadu, pemantauan titik panas, sosialisasi kepada masyarakat, hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman.
“Kita harus mengedepankan upaya pencegahan. Edukasi kepada masyarakat, pengawasan kawasan rawan, dan koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Jangan sampai kita kembali menghadapi kabut asap yang merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain itu, Faridawaty juga mengajak perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing agar tidak menjadi sumber kebakaran.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menekan risiko karhutla selama musim kemarau berlangsung.
“Melindungi Kalimantan Tengah dari karhutla adalah tanggung jawab bersama. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Pencegahan yang dilakukan hari ini akan menyelamatkan masyarakat dari kerugian yang jauh lebih besar di masa mendatang,” pungkasnya.
BMKG sendiri telah mengingatkan bahwa puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September, sehingga seluruh daerah rawan karhutla diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. (red)
Comment