PALANGKA RAYA, SPN – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, memimpin rapat koordinasi bersama Ketua KADIN Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah secara daring, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah-langkah tanggap bencana di Kalimantan Tengah sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah.
Dalam arahannya, Rahmat Nasution Hamka menegaskan bahwa dunia usaha tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir dan membantu masyarakat saat terjadi bencana.
Menurutnya, dukungan yang dapat diberikan pelaku usaha sangat beragam, mulai dari penyaluran bantuan logistik, penyediaan armada transportasi, pembentukan posko bantuan, hingga dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak.
”Kita tidak bisa hanya menunggu. Jaringan KADIN yang tersebar di 14 kabupaten dan kota harus menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat. Seluruh sumber daya, jaringan, dan aset usaha yang kita miliki perlu didata dan disiapkan agar dapat digerakkan secara cepat dalam mendukung penanganan bencana,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, peserta menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai bentuk kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah.
Beberapa poin yang disepakati antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana KADIN di tingkat provinsi, pendataan kebutuhan masyarakat terdampak untuk mempermudah proses penyaluran bantuan dan pemulihan, serta penguatan sinergi dengan BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Selain itu, para Ketua KADIN Kabupaten/Kota turut menyampaikan laporan kondisi terkini di wilayah masing-masing, termasuk potensi kerawanan bencana dan kesiapan sumber daya yang dapat dimobilisasi apabila diperlukan.
Melalui rapat koordinasi ini, KADIN Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas usaha dan perekonomian daerah.
Dengan kolaborasi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.(red)
Comment