PALANGKA RAYA, SPN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax kembali menuai respons dari berbagai kalangan masyarakat. Di Kota Palangka Raya, Komunitas Good Team Organization (GTO) menyuarakan keprihatinan atas kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang selama ini memilih BBM berkualitas tinggi sebagai bentuk dukungan terhadap program energi yang lebih ramah lingkungan.
Ketua GTO Palangka Raya, Yusnawiyandi menilai, penyesuaian harga Pertamax yang kembali terjadi menimbulkan kekhawatiran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, para pengguna BBM non-subsidi selama ini telah berkontribusi dengan tidak membebani kuota subsidi pemerintah, sehingga kebijakan kenaikan harga yang berulang kali terjadi dinilai kurang memberikan rasa keadilan bagi konsumen.
“Kami sangat menyayangkan kenaikan harga Pertamax ini. Selama ini kami berkomitmen menggunakan BBM non-subsidi agar subsidi dapat dinikmati masyarakat yang lebih membutuhkan. Namun apabila harga terus mengalami kenaikan, bukan tidak mungkin banyak pengguna akan beralih kembali ke Pertalite karena pertimbangan ekonomi,” ujar Yusnawiyandi, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, dampak kenaikan harga Pertamax tidak hanya dirasakan saat komunitas menggelar kegiatan otomotif atau perjalanan luar daerah, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pengeluaran harian para anggota yang menggunakan kendaraan untuk menunjang aktivitas pekerjaan dan usaha.
Lebih jauh, Yusnawiyandi mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap sektor lainnya. Di Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya, distribusi barang masih sangat bergantung pada transportasi darat yang membutuhkan biaya operasional cukup besar.
“Jika biaya transportasi meningkat akibat harga BBM yang naik, maka dikhawatirkan akan berdampak pada biaya distribusi barang dan jasa. Pada akhirnya, kondisi ini bisa memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat di berbagai sektor,” katanya.
Sebagai bentuk aspirasi masyarakat pengguna BBM non-subsidi, Komunitas GTO Palangka Raya menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah dan PT Pertamina (Persero).
Pertama, meminta adanya transparansi yang lebih baik terkait mekanisme dan indikator penyesuaian harga BBM non-subsidi sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik setiap perubahan harga.
Kedua, memastikan ketersediaan stok BBM jenis Pertalite tetap aman di seluruh SPBU guna mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah konsumen yang beralih akibat kenaikan harga Pertamax.
Ketiga, berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas di SPBU sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen.
Hingga saat ini, isu kenaikan harga BBM masih menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat dan media sosial. Komunitas GTO Palangka Raya berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi para pengguna jalan serta komunitas otomotif daerah agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan. (red)
Comment