SAMPIT, SPN — Kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk merendahkan martabat orang lain, menghina identitas, ataupun menyebarkan provokasi. Prinsip tersebut ditegaskan Perajah Motanoi sebagai pengingat bahwa setiap penyampaian kritik harus mengedepankan fakta, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum dan hukum adat Dayak. (19/10/2026).
Ketua Umum Perajah Motanoi, Sulpius Serinus RB, menyampaikan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan etika, menjaga kehormatan sesama, dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pihak tertentu, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik tetap dapat disampaikan secara tegas. Akan tetapi, kritik harus berlandaskan fakta dan diarahkan pada persoalan yang dibahas, bukan berubah menjadi serangan terhadap identitas atau kepribadian seseorang.
Sulpius juga menyoroti persoalan hutan adat, hutan lindung, dan kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kerusakan lingkungan akibat karhutla, lanjutnya, merupakan persoalan bersama karena dampaknya dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui partisipasi nyata, kesadaran kolektif, dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam Kalimantan.
Ia turut mengingatkan bahwa keramahan dan sikap toleran tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kelemahan. Sebaliknya, penghormatan terhadap sesama merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Namun, menjaga kehormatan juga harus dilakukan secara bijaksana, tanpa ancaman maupun tindakan yang melanggar hukum.
Sementara itu, Sekretaris Umum Perajah Motanoi, Yustiman I. Dulin, S.H., menekankan bahwa setiap pendapat yang disampaikan kepada publik perlu didukung fakta dan disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.
Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara kritik yang membangun dan tindakan yang mengarah pada penghinaan. Kritik yang sehat berfokus pada kebijakan, tindakan, serta persoalan yang dapat dibuktikan, sehingga membuka ruang evaluasi dan perbaikan tanpa merusak hubungan sosial.
Ia menilai, penyampaian pendapat yang mengabaikan etika dan penghormatan terhadap identitas berpotensi memperkeruh suasana serta memicu konflik yang sebenarnya dapat dihindari. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mampu mengedepankan dialog, menjaga sikap, dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Perajah Motanoi mengajak masyarakat untuk menjaga ruang kebebasan berpendapat agar tetap sehat dan bertanggung jawab. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, sementara hukum adat Dayak perlu dihormati sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku.
Organisasi tersebut juga menyerukan pentingnya menjaga persatuan, menghindari provokasi, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga Kalimantan.
Bagi Perajah Motanoi, kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap martabat manusia bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan demi menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan saling menghargai.
“KRITIK TINDAKANNYA, BUKTIKAN FAKTANYA, JANGAN HINA IDENTITASNYA.”
Tolak penghinaan, tolak provokasi, tegakkan hukum dan hukum adat Dayak, serta jaga Kalimantan bersama. (ril/red)
Comment