PALANGKA RAYA, SPN – Komitmen dalam membangun tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional kembali mengantarkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah meraih prestasi membanggakan. Pada penilaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Tengah berhasil meraih Peringkat II Laporan Keuangan Terbaik untuk kategori UAPPA-W Kecil.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Capaian ini sekaligus mencerminkan konsistensi seluruh jajaran dalam menjaga kualitas administrasi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh unit kerja yang didukung kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang solid, serta komitmen tinggi dalam menjalankan setiap proses pengelolaan keuangan. Ketelitian, disiplin, dan profesionalisme para pengelola keuangan menjadi modal utama hingga penghargaan tersebut berhasil diraih.
Pimpinan Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat, pegawai, dan tim pengelola keuangan atas dedikasi serta kerja keras yang telah ditunjukkan selama proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari semangat kolaborasi dan tanggung jawab seluruh jajaran.
Prestasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan berkualitas.
Dengan raihan tersebut, Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang unggul, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (red)
Comment