PALANGKA RAYA, SPN – Kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangka Raya, Rabu (19/8/2026), dinilai menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan bencana tersebut. Namun, kunjungan itu dinilai perlu diikuti dengan langkah-langkah kebijakan yang lebih konkret dan bersifat struktural guna mengatasi persoalan karhutla yang terus berulang, khususnya di Kalimantan Tengah.
Pandangan tersebut disampaikan Taufikurahman, mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP), yang menilai kehadiran pejabat negara di lokasi bencana merupakan hal penting. Meski demikian, menurutnya, kunjungan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek simbolis dan momentum pemberitaan semata.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, perhatian publik dan media banyak tertuju pada momen saat Menhut berdialog dengan Rudiansyah, remaja berusia 17 tahun yang viral karena turut membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Pada kesempatan itu, Menhut memberikan apresiasi dan menjanjikan beasiswa pendidikan kepada remaja tersebut.
“Momen humanis seperti pertemuan dengan Rudiansyah tentu positif. Namun, publik juga menunggu kebijakan konkret apa yang akan lahir dari kunjungan tersebut. Kunjungan kerja seorang menteri seharusnya diukur dari tindak lanjut kebijakannya, bukan hanya dari seberapa viral momen yang tercipta,” ujar Taufikurahman, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, karhutla di Kalimantan Tengah merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan lahan gambut, tata kelola kawasan, ketersediaan sumber air, sistem pencegahan, kapasitas pemadaman, hingga pengawasan dan penegakan hukum.
“Imbauan kepada masyarakat memang penting, tetapi tidak cukup. Jika karhutla terus berulang setiap musim kemarau, pemerintah perlu menjelaskan apa yang berubah dalam sistem pencegahannya. Misalnya, bagaimana penguatan sumber air, pengawasan kawasan rawan, peningkatan kapasitas Manggala Agni dan BPBD, serta evaluasi terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran,” katanya.
Taufikurahman juga mengingatkan agar apresiasi terhadap keterlibatan masyarakat tidak berkembang menjadi normalisasi bahwa warga sipil, terutama remaja, harus turun langsung menghadapi titik api.
“Semangat Rudiansyah patut diapresiasi, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai keberanian warga justru menggantikan tanggung jawab negara dalam menyediakan petugas terlatih, peralatan yang memadai, sumber air yang cukup, serta dukungan operasional yang optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penanganan karhutla harus ditempatkan dalam kerangka koordinasi lintas sektor. Menurutnya, meskipun Menteri Kehutanan memiliki peran strategis dalam bidang kehutanan, penanganan karhutla juga melibatkan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Yang perlu dilihat bukan sekadar siapa yang datang ke lokasi, melainkan bagaimana kewenangan dan koordinasi lintas lembaga diterjemahkan menjadi langkah pencegahan yang efektif. Kehadiran Menhut tentu positif, tetapi harus berujung pada kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” ujarnya.
Taufikurahman berharap kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai momentum simbolik, melainkan menjadi titik awal evaluasi dan penguatan tata kelola penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
“Negara tidak cukup hanya hadir di titik api. Negara harus hadir melalui sistem pencegahan yang kuat, infrastruktur yang memadai, petugas yang siap, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum yang tegas. Di situlah keberhasilan sebuah kunjungan kerja seharusnya diukur,” pungkasnya. (red)
Comment