PALANGKA RAYA, SPN – Kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan etika dan penghormatan terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Prof. Dr. Andrie Elia Embang, SE., M.Si., menyikapi demonstrasi mahasiswa terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (19/10/2026).
Andrie menilai, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, cara menyampaikan kritik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika dilakukan di ruang publik dengan membawa identitas sebagai insan akademis.
Ia menyayangkan apabila demonstrasi diwarnai penggunaan kata-kata yang tidak pantas, ungkapan yang merendahkan, hingga simbol mayat yang dinilainya perlu menjadi bahan refleksi bersama mengenai batas-batas kepatutan dalam menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap memiliki ruang yang luas dalam demokrasi. Akan tetapi, kritik tersebut idealnya dibangun melalui pemikiran yang jernih, argumentasi yang terukur, serta tawaran solusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mahasiswa, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus generasi penerus kepemimpinan. Karena itu, keberanian menyuarakan persoalan publik perlu disertai kematangan berpikir, sikap bertanggung jawab, dan kemampuan menghargai pihak lain.
“Karhutla Bukan Tanggung Jawab Satu Pihak”
Dalam konteks karhutla di Kalimantan Tengah, Andrie mengingatkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama. Kompleksitas kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, dunia usaha, serta masyarakat.
Ia berpandangan, penilaian terhadap upaya penanggulangan karhutla perlu dilakukan secara objektif dengan memperhatikan kewenangan masing-masing pihak, langkah yang telah ditempuh, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.
Belum berakhirnya karhutla, menurutnya, memang menjadi alasan kuat untuk terus melakukan evaluasi dan memperbaiki penanganan di lapangan. Namun, evaluasi tersebut juga perlu mempertimbangkan berbagai upaya yang telah dilakukan, sehingga penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak hanya didasarkan pada satu sisi persoalan.
Andrie menegaskan, menyampaikan kritik bukanlah sesuatu yang keliru. Justru, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Yang menjadi perhatian, kata dia, adalah bagaimana aspirasi itu disampaikan tanpa mengesampingkan etika, kesantunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Belum Bahadat Harus Tercermin dalam Perilaku”
Lebih jauh, Andrie mengajak masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk kembali menempatkan falsafah Belum Bahadat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.
Nilai kearifan lokal tersebut mengandung pesan tentang pentingnya hidup beradat, menjaga perilaku, serta menghormati orang lain dalam berbagai situasi, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Baginya, nilai budaya tidak cukup hanya diucapkan atau dicantumkan sebagai semboyan. Nilai tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan intelektual, tetapi turut membentuk karakter, tanggung jawab moral, dan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan.
“Pendidikan tinggi bukan sekadar tentang kecerdasan berpikir dan keberanian bersuara, melainkan juga tentang kematangan sikap, tanggung jawab moral, dan kemampuan menghormati perbedaan,” demikian penegasan Andrie.
Menurutnya, keberanian menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga adab. Dengan begitu, kebebasan berekspresi tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bersama.
“Jaga Demokrasi, Utamakan Solusi”
Menutup pernyataannya, Andrie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana demokrasi yang sehat sekaligus mempertahankan kehormatan dunia akademis dan identitas budaya Kalimantan Tengah.
Ia berharap perbedaan pandangan mengenai penanganan karhutla tidak berkembang menjadi perpecahan. Sebaliknya, seluruh kritik dan tuntutan masyarakat diharapkan dapat diarahkan untuk mendorong langkah penanganan yang lebih baik, terukur, dan melibatkan berbagai pihak.
“Mengkritik adalah hak, tetapi merendahkan bukanlah keharusan. Berani menyampaikan aspirasi harus diimbangi dengan keberanian menjaga adab dan tanggung jawab,” tegasnya.
Andrie menekankan bahwa kebijakan pemerintah tetap dapat dikritik, kinerja dapat dievaluasi, dan tuntutan dapat disampaikan secara terbuka. Namun, seluruh proses tersebut hendaknya tetap mengedepankan penghormatan terhadap sesama.
Semangat itulah yang dinilainya perlu dijaga bersama agar demokrasi di Kalimantan Tengah tumbuh seiring dengan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi adat, martabat, dan kemanusiaan.
“Kritiklah kebijakannya, evaluasilah kinerjanya, sampaikan tuntutannya, tetapi tetaplah menjunjung tinggi adab dan kemanusiaan,” pungkasnya. (red)
Comment