PALANGKA RAYA, SPN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak berhenti sebatas kebijakan dan regulasi.
Dalam pandangan umum terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman 2026–2045, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya menyediakan alokasi anggaran yang nyata dan memadai untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan penanganan karhutla harus menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah, terutama mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari ancaman kabut asap, gangguan aktivitas hingga persoalan kesehatan.
Menurut Hatir, komitmen terhadap penanganan karhutla harus tercermin secara konkret dalam kebijakan penganggaran daerah.
“Penanganan karhutla harus punya alokasi anggaran nyata. Jangan hanya menjadi wacana atau berhenti pada aturan, tetapi harus didukung dengan kesiapan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai di lapangan,” tegas Hatir Sata Tarigan, Rabu (2/9/2026).
Ia menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera menganggarkan pengadaan maupun optimalisasi alat berat yang dibutuhkan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.
Menurutnya, keberadaan alat berat dapat mendukung berbagai kebutuhan di lapangan, termasuk membantu masyarakat dalam pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
“Pemerintah perlu menyediakan atau mengoptimalkan alat berat yang ada untuk membantu masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian. Dengan demikian, masyarakat memiliki alternatif yang lebih aman dan tidak bergantung pada cara pembakaran,” ujarnya.
Selain penyediaan sarana pendukung, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya pelaksanaan ketentuan terkait alokasi dana mitigasi karhutla sebesar satu persen dari belanja barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Karhutla.
Hatir menilai, ketentuan tersebut harus benar-benar dijalankan secara konsisten dan tidak sekadar menjadi bagian dari dokumen peraturan.
“Dana pencegahan dan penanganan karhutla harus tersedia dan dapat digunakan secara efektif. Ini penting agar upaya mitigasi dilakukan sejak dini, bukan baru bergerak ketika kebakaran sudah meluas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD bukan hanya persoalan penyesuaian angka dan belanja pemerintah. Anggaran daerah, kata Hatir, harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Bagi Fraksi Demokrat, pembangunan daerah harus menghadirkan rasa aman dan memberikan solusi terhadap persoalan mendasar yang dihadapi warga, termasuk ancaman asap akibat karhutla.
“APBD Perubahan bukan sekadar otak-atik angka, tetapi harus menjawab kebutuhan mendasar warga—mulai dari lingkungan yang aman dari asap, infrastruktur dasar yang mantap, hingga pelayanan kesehatan dan perumahan yang layak huni,” tegasnya.
Hatir menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan anggaran, kesiapan sarana pendukung, serta langkah mitigasi yang berkelanjutan, Fraksi Demokrat berharap Palangka Raya dapat semakin siap menghadapi ancaman karhutla dan mewujudkan lingkungan kota yang lebih aman.
“Harapan rakyat harus menjadi dasar perjuangan dalam setiap kebijakan. Kami ingin Palangka Raya menjadi kota yang semakin aman, nyaman dan terbebas dari ancaman asap,” pungkasnya. (red)
Comment