PALANGKA RAYA, SPN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penguatan kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada proyek fisik semata, tetapi mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi teknis bilateral KADIN Kalteng bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Kantor Dinas PUPR Kalteng, Kamis (3/9/2026).
Audiensi dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN Kalteng, Dr. Ir. Desivera Tri Rahayu, S.T., M.T., dan diterima langsung Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.T.P., didampingi Sekretaris Dinas serta jajaran kepala bidang.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyinkronkan Rencana Kerja 5 Tahun KADIN Kalteng periode 2026–2031 dengan Rencana Strategis Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah.
Ada tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni konstruksi berkelanjutan, tata ruang hijau, serta ketahanan infrastruktur dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam audiensi tersebut, KADIN Kalteng menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK), penguatan tata kelola material konstruksi ramah lingkungan, hingga sinkronisasi data tata air, kanal makro dan embung untuk mendukung mitigasi karhutla.
Selain itu, KADIN juga mendorong terbukanya ruang investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis di Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, dalam arahannya menekankan pentingnya KADIN menjalankan fungsi secara konkret sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha.
Menurutnya, keberadaan KADIN harus mampu memberikan dampak nyata, termasuk menjadi katalisator lahirnya pengusaha-pengusaha baru di daerah.
Ia juga mendorong KADIN Kalteng tidak hanya menjalankan kerja sama secara administratif, tetapi aktif melihat peluang pembangunan yang dapat dikembangkan bersama.
“Jangan hanya berhenti di kerja sama/nota kesepahaman. Output-nya harus ada pertumbuhan yang pesat,” tegas Juni Gultom.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi. KADIN diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi yang menjalankan fungsi formal, melainkan mampu menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan program pembangunan pemerintah.
Juni juga menyarankan KADIN Kalteng melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang dinilai telah berhasil menjalankan fungsi KADIN secara konkret.
Beberapa daerah yang disarankan antara lain KADIN Kalimantan Selatan, KADIN DKI Jakarta dan KADIN Jawa Timur.
Menurutnya, berbagai model yang telah berhasil diterapkan di daerah lain dapat dipelajari dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membagikan pengalamannya ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah membangun sistem kerja rutin dan terukur. Di antaranya dengan membentuk satuan tugas yang secara berkala melakukan pencarian dan penambalan lubang jalan serta satuan tugas “nol sumbatan” untuk memastikan sungai dan saluran tetap berfungsi.
Prinsip tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan secara rutin, konsisten dan terukur dapat memberikan hasil lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proyek besar yang dikerjakan sesekali.
Dalam pembahasan mengenai infrastruktur strategis, KADIN Kalteng juga mendapatkan dorongan untuk ikut mempromosikan potensi pembangunan daerah kepada pemerintah pusat maupun investor.
Juni menyebut sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari kawasan industri, embung, waduk hingga berbagai infrastruktur strategis lainnya.
Salah satu yang turut dibahas adalah Bendung Muara Joloi yang berada dalam wilayah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Meskipun bukan kewenangan langsung pemerintah provinsi, keberadaan infrastruktur tersebut dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Begitu pula dengan embung di Kotawaringin Lama yang dibangun pemerintah pusat. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, termasuk menjadi destinasi wisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Dalam audiensi, KADIN Kalteng menyampaikan tiga program unggulan bidang infrastruktur untuk periode 2026–2031.
Pertama, Sertifikasi Kompetensi dan Konstruksi Berkelanjutan, dengan target peningkatan kompetensi 100 SDM atau kontraktor lokal melalui SKK Khusus Konstruksi dalam lima tahun.
Kedua, Rantai Pasok Material Konstruksi Ramah Lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan penggunaan material lokal yang legal dan rendah emisi dalam proyek-proyek infrastruktur daerah.
Ketiga, Ketahanan Infrastruktur dan Satgas Karhutla, yang diarahkan untuk membangun sinergi antara infrastruktur sumber daya air dengan Satgas Karhutla KADIN Kalteng dalam mendukung upaya mitigasi kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan.
Ketiga program tersebut kemudian dirumuskan dalam tiga klaster usulan kerja sama, yakni Klaster Sertifikasi dan Kompetensi Konstruksi, Klaster Tata Ruang dan Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta Klaster Ketahanan Infrastruktur dan Karhutla.
Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Kepala Dinas PUPR Kalteng juga menyatakan keterbukaan terhadap berbagai bentuk kolaborasi dengan KADIN.
Termasuk dalam hal fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi lokal serta penguatan penerapan standar Bangunan Gedung Hijau.
Juni menegaskan, bahwa pihaknya terbuka apabila program tersebut dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi di Kalimantan Tengah agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Terkait rencana pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Bersama untuk menyusun draf Nota Kesepahaman (MoU) KADIN–PUPR Kalteng, pihak Dinas PUPR menyatakan setuju sepenuhnya.
“Mohon draf MoU silakan, mau apa silakan, tapi programnya harus bisa dijalankan,” ujar Juni.
Sebagai tindak lanjut audiensi, KADIN Kalteng akan melakukan studi banding ke sejumlah KADIN daerah, kemudian menyusun draf MoU secara konkret bersama Dinas PUPR. Kedua pihak juga akan membentuk Pokja Teknis Bersama untuk memilah program yang dapat segera direalisasikan dan program yang masih membutuhkan kajian serta pengembangan lebih lanjut.
Program sertifikasi kompetensi konstruksi menjadi salah satu program yang dinilai paling siap untuk segera dijalankan.
Melalui sinergi tersebut, KADIN Kalteng dan Dinas PUPR berharap kerja sama pemerintah dan dunia usaha ke depan tidak hanya menghasilkan dokumen kesepahaman, tetapi benar-benar melahirkan investasi, pengusaha baru, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup KADIN Kalteng, Dr. Ir. Desivera Tri Rahayu, S.T., M.T., Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur KADIN Kalteng, Fajrin Riadi, Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan KADIN Kalteng, Supeni Wirawati, S.Hut, Ketua Komite Tetap Pelayanan Perizinan dan OSS (di bawah Wakil Ketua Umum Bidang Investasi) KADIN Kalteng, Shehab Efendi, dan Ketua Komite Tetap Pendidikan Dasar Menengah, Atas Dan Perguruan Tinggi, Maulana Malik. (red)
Comment