PALANGKA RAYA, SPN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM non-subsidi, kembali menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan, kebijakan penyesuaian harga energi dinilai berpotensi memberikan tekanan berlapis kepada masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Faridawaty Darland Atjeh, SE., MM., menegaskan, dampak kenaikan BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi sektor energi semata. Menurutnya, setiap kenaikan harga bahan bakar memiliki efek berantai yang dapat memengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kenaikan BBM selalu memiliki konsekuensi yang luas. Yang paling cepat dirasakan adalah meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang. Ketika biaya distribusi naik, maka harga berbagai kebutuhan masyarakat juga berpotensi ikut meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Faridawaty, Kamis (11/6/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan, bahwa Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Jarak antardaerah yang cukup jauh serta ketergantungan pada transportasi darat membuat biaya logistik menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan harga barang di pasaran.
Menurutnya, kenaikan biaya operasional transportasi akibat penyesuaian harga BBM berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, material bangunan, hingga berbagai komoditas lainnya yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
“Yang kita khawatirkan bukan hanya soal harga BBM itu sendiri, tetapi dampak lanjutan yang dapat dirasakan masyarakat. Ketika biaya distribusi meningkat, maka hampir seluruh sektor akan terdampak. Pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung kenaikan harga tersebut,” kata Faridawaty.
Faridawaty menilai, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat tidak mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan. Ia berharap pengawasan terhadap distribusi barang dan kebutuhan pokok dapat diperkuat guna mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak terkendali.
Selain itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan aktif melakukan pemantauan kondisi pasar agar gejolak harga dapat segera diatasi sebelum berdampak lebih luas.
“Kita tentu memahami, ada berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan harga energi. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil yang sangat rentan terhadap perubahan biaya operasional,” ungkapnya.
Faridawaty juga mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, apabila daya beli terus melemah akibat meningkatnya berbagai kebutuhan hidup, maka perputaran ekonomi di tingkat masyarakat juga berpotensi melambat.
“Stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berbelanja, berusaha, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terus bersinergi dalam menghadirkan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengelolaan energi nasional dan perlindungan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kita semua tentu menginginkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam prosesnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menambah beban hidup masyarakat yang saat ini sedang berupaya menjaga kestabilan ekonomi keluarganya,” pungkas Faridawaty. (red)
Comment