JAKARTA, SPN – Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa selama masa transisi, kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti biasa. Namun, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya melalui PT DSI.
“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026, yang merupakan periode transisi. Kegiatan ekspor berjalan seperti biasa, namun perusahaan wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Pelaporan ekspor dilakukan melalui sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemerintah akan melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama guna mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Airlangga, penerapan penuh kebijakan ekspor satu pintu ditargetkan mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Rentang waktu tersebut diberikan agar pelaku usaha memiliki kesempatan menyesuaikan sistem operasional dan kontrak kerja sama dengan mitra dagang.
“Kebijakan ini diharapkan menjaga kepastian usaha, arus barang, serta menghormati kontrak-kontrak yang telah berjalan sesuai kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya,” katanya.
Pemerintah memastikan proses transisi akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap menjaga stabilitas iklim usaha. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola ekspor nasional sekaligus memperkuat kepercayaan mitra dagang internasional terhadap Indonesia. (Ith).
Comment